Mahasiswa, Antara Ilusi dan Industrialisasi

Ilusi Disekitar Pendidikan

Salah satu tradisi modern dalam dunia pendidikan adalah menyangkut apresiasi (berlebihan) yang dibangun di tengah masyarakat terhadapnya. Gelar/jenjang pendidikan seseorang dianggap lambang kemajuan hidup yang mampu menerobos segala macam tantangan zaman. Walau setiap institusi memiliki peran masing-masing, namun perguruan tinggi adalah institusi utama dari simbol tersebut karena mampu melahirkan gelar.

Sebelum diapresiasi lebih luas dalam lingkungan sosial, jebolan-jebolan perguruan tinggi ini lebih dulu disambut dalam sistem ekonomi yang kapitalistik. Mereka, oleh karena ”kepunyaannya” dalam mengakses pendidikan, diserap kembali untuk menjalankan roda ekonomi ”penghisapan manusia atas manusia” ini. Setelah negara bertransformasi menjadi republik, mahluk bergelar kembali banyak dibutuhkan untuk mengisi sistem politik dan birokrasi yang ada. Sampai akhirnya sistem sosial budaya pun tak ketinggalan untuk memasukkan ”mahluk modern” ini kedalam salah satu unsur yang dihormati dalam ikatan tradisi.

Di Indonesia tradisi ini berawal saat politik ethis datang dan menghadirkan lembaga- lembaga pendidikan modern. Namun mahluk modern ciptaan pemerintah kolonial Belanda yang awalnya diperuntukkan sebagai tenaga kerja murah bagi perusahaan-perusahaan dan rumah sakit kolonial Belanda, pada akhirnya menjadi tahu kekayaan yang dirampok dari negerinya. Ditambah dengan kondisi penderitaan yang dialami rakyat pribumi, mahluk modern ini kemudian telah menjadi bagian terpenting dari gerakan revolusi nasional.

Setelah revolusi nasional gagal membentuk character building karena dikudeta dengan kejam oleh CIA, Soeharto dan Angkatan Darat, intervensi langsung dari bapak modernis AS pun kian melapangkan jalan bagi ilusi modernitas di Indonesia. Satu-satu nya alasan mengapa modernisasi selalu digunakan oleh AS dan sekutu-sekutu nya dalam membangun Imperialisme adalah karena ”modernitas” merupakan cara termudah untuk mengakumulasi modal, yaitu lewat serangan pada 3 sasaran sekaligus: ekonomi, politik, budaya.

Kisahnya di Masa Orde Baru

Orde Baru memulai pembangunan ekonomi nya dengan kucuran hutang dari Imperialisme. Hutang tersebut sekaligus digunakan untuk menyerap mahluk modern perguruan tinggi kedalam lapangan pekerjaan modern alias ”kantoran”. Dimasa-masa awalnya, pembangunan ekonomi lewat hutang memang cukup mampu menyerap dan mengkonsentrasikan hampir seluruh lulusan perguruan tinggi kedalam sistem kapitalisme birokratik di Indonesia. Tingkat kesejahteraan dan harapan hidup berbanding lurus dengan tingkat pendidikan seseorang. Tentu saja hal itu hanya kedok yang menutup aib fakta dimana tingkat partisipasi sekolah masih sangat rendah. Tahun 1970-an angka partisipasi sekolah usia SD hanya 47%, usia SMP 28%, usia SMA 19% dan usia perguruan tinggi hanya 8%. (Sumber: BPS tahun 1970-1974)

Selanjutnya pemerintah Orba mulai mengebangkan slogan ”pendidikan adalah mahal” yang tidak lain ditujukan untuk menggerakkan masyarakat, terlebih yang berasal dari kelas ”sisa-sisa feodal”, agar mau mengorbankan sumber daya produksi mereka demi mimpi baru, yaitu menjadi mahluk modern lewat pendidikan. Bagi kaum buruh tani yang tidak berpunya, walau ikut memiliki mimpi ini, namun mereka harus pasrah dengan cukup menyekolahkan anak sampai SD atau SMP untuk kemudian diarahkan bekerja membantu ekonomi keluarga. Dan ini tentu saja sesuai dengan harapan Orde Baru, dimana kebutuhan akan tenaga kerja murah dan tidak terampil dapat dipasok dengan cepat. Ini juga terbukti dari bagaimana pemerintah menetapkan usia 15 tahun sebagai usia minimal angkatan kerja.

Berkembangnya industri termasuk didalamnya jasa pada tahun 1980-an, ternyata membutuhkan tenaga yang lebih terampil. Pemerintah Orba kemudian menyalahkan tenaga kerja Indonesia yang dinilai tidak terampil dan rendahan. Mulailah kemudian dikeluarkan jurus dengan menghadirkan sekolah tinggi-sekolah tinggi D1-D3 yang otomatis juga melebarkan sayap dari pelaku pasar pendidikan. Anggaran pendidikan juga mulai ditambah menjadi sekitar 7% dari APBN. Tapi tetap saja, pembangunan tenaga kerja masih sangat labil dan setengah hati karena pembangunannya masih sangat bergantung pada permintaan pasar yang didominasi modal asing. Buktinya tidak ada kenaikan signifikan dalam hal partisipasi sekolah selama 10 tahun Orba berkuasa. Tahun 1980-an angka partisipasi sekolah usia SD masih 62%, usia SMP 49%, usia SMA 31%, dan usia perguruan tinggi hanya 11%. (Sumber: BPS tahun 1982-1984)

Bayangkan, dalam 30 tahun kekuasaanya, yaitu sampai tahun 1990-an, Orde Baru tidak juga mampu memacu partisipasi sekolah yang menjadi kunci dari perkembangan kekuatan produktif Indonesia hanya gara-gara industrialisasi (yang pro modal asing) tidak mau mengorbankan lebih banyak uang.

Ambruknya Ilusi dan Masa Depan Produk Perguruan Tinggi

Krisis ekonomi tahun 1997 akhirnya telah mengungkapkan banyak fakta. Pertama, industri di Indonesia yang dibangun dengan hutang dan investasi asing ternyata tidak mampu stabil, baik dalam pengertian peningkatan kapasitas tenaga kerja Indonesia maupun dalam pengertian pertumbuhan ekonomi nya. Kedua, bahwa tenaga kerja lulusan SD-SMA dengan lulusan perguruan tinggi ternyata sama rentannya. Hal ini sekaligus menjadi catatan bahwa lulusan perguruan tinggi (yang mana lebih banyak terserap dalam sektor jasa) akan ikut terseok-seok saat lulusan SD-SMA (yang mana lebih banyak terserap dalam pertanian dan manufaktur) mengalami kemerosotan. Bahkan tenaga kerja lulusan SD-SMA yang terserap dalam sektor pertanian masih mampu bertahan oleh karena biaya hidup yang lebih kecil.

BACA ESAI LAINNYA DI SINI

Pasca 1997-1998, Indonesia kembali membangun perekonomian lewat hutang. Namun lagi-lagi ada hal yang menarik saat ekonomi berjalan sampai tahun 2006. Pertama, Pertumbuhan pesat terjadi pada sektor jasa, dimana 35-40% tenaga kerja terserap disini, dan 40% PDB nasional berasal dari sektor ini. Sebagai catatan, sektor jasa (perdagangan, perbankan, transportasi, dan layanan lainnya) adalah sektor paling labil karena mutlak ditentukan oleh tingkat konsumsi/transaksi per hari. Kedua, Pengangguran di Indonesia ternyata tidak mampu lagi ditekan dibawah 5% dari angkatan kerja (batas aman pengangguran secara internasional 2%). Hal ini telah ikut memperkuat apa yang disebut-sebut sebagian ekonom sebagai ”pengangguran permanen” di abad 21. Ketiga, Disadari atau tidak, telah terjadi penurunan besar-besaran terhadap kesejahteraan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi. Jika di masa Orde Baru tingkat kesejahteraan dan harapan hidup lulusan SMA lebih rendah 5-10% dari lulusan perguruan tinggi, maka di tahun 2006 tingkat kesejahteraan lulusan perguruan tinggi hanya lebih tinggi 1% dari lulusan SMA. Ditambah lagi kenyataan bahwa sejak tahun 2001 penyerapan angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus menurun 1-3% tiap tahunnya, sedangkan penyerapan angkatan kerja lulusan SMA naik 3-4% tiap tahunnya. (Sumber: BPS tahun 2001-2006) Apa arti dari data ini?

Arti dari data diatas adalah bahwa Kapitalisme Neoliberal yang berkuasa di Indonesia sudah tidak sanggup lagi memikul beban industrialisasi; tidak sanggup lagi menciptakan lapangan pekerjaan seperti yang diharapkan sebelumnya. Ini juga berarti bahwa krisis kapitalisme seperti yang terjadi hari ini tidaklah mengenal dari jenjang pendidikan mana kita berasal.

Sekarang, pengangguran terbuka yang mencapai 10% dari angkatan kerja, 60% nya adalah berasal dari perguruan tinggi. Sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa mahasiswa dewasa ini adalah calon pengangguran abad 21, yakni sebuah generasi yang terbuai oleh mimpi modernitas, lalu jatuh seiring keambrukan kapitalisme.

Industrialisasi Nasional Dibawah Kontrol Rakyat Sebagai Jalan Keluar

Layaknya hukum dialektika, dimana dalam setiap kesalahan selalu memiliki potensi perubahan ke arah yang benar, maka masalah besar yang akan dihadapi Indonesia tentu sekaligus menghadirkan potensi jalan keluar. Namun jalan keluar yang sejati hanya akan tersedia jika kita mampu merobohkan ilusi tentang modernitas pendidikan dan menyandarkan pembangunan ekonomi pada industrialisasi nasional yang ”patuh” kepada rakyat.

Mengapa industrialisasi? Karena hanya industrialisasi lah yang mampu menyerap banyak tenaga kerja Indonesia sekaligus mampu meningkatkan produktivitas nasional. De-industrialisasi yang terjadi sejak tahun 1997 telah menyebabkan kekuatan produktif nasional banyak yang memudar karena tidak terpakai. Kekuatan produktif inilah yang kembali harus digunakan untuk melakukan industrialisasi nasional ditambah dengan angkatan kerja yang hari ini memeras keringat dan generasi angkatan kerja baru yang belum sempat bekerja.

Mengapa Industrialisasi (nya) harus nasional? Karena hanya industrialisasi nasional lah yang mampu mensejahterakan mayoritas rakyat. Industrialisasi yang bersandar pada modal asing telah terbukti hanya akan melahirkan gelembung baru (oleh karena spekulasi di pasar global) yang akan meletus semakin cepat, dan tentunya melahirkan hutang yang menumpuk yang akan menjadikan Indonesia tumpul secara politik. Sedangkan industrialisasi nasional menyandarkannya pada modal nasional. Modal nasional yang dimaksud adalah berasal dari nasionalisasi aset-aset bangsa yang selama ini telah dikuasai asing lewat kontrak karya dan privatisasi oleh pemerintah kaki tangan Imperialis. Industrialisasi nasional juga berarti mengorientasikan produksi nya pada kebutuhan nasional, pada pengembangan kapasitas tenaga kerja nasional, serta pada peningkatan teknologi nasional.

Mengapa pula harus dikontrol rakyat? Karena hanya dengan kontrol dan kepatuhan kepada rakyat lah industrialisasi nasional dapat dirasakan manfaat nya bagi rakyat banyak. Kelas borjuis nasional yang dalam sejarah telah banyak menipu rakyat tidak boleh lagi diberi kesempatan untuk berkuasa penuh. Hanya kontrol rakyat lah yang mampu menjadikan industrialisasi nasional dapat terbuka, transparan, dan bebas dari penyelewengan elit. Dan hanya lewat kontrol rakyat lah industrialisasi nasional tidak menjadi penindasan dan penghisapan baru kepada rakyat di negara lain. Dalam arti, tidak menjadi Imperialis baru.

Lewat apakah kontrol rakyat ini dapat termanifestasi? Kontrol rakyat dapat termanifestasi dari kekuatan berhimpun rakyat di pabrik, di desa, di pesisir, di perkampungan, di kampus dan di perkantoran. Kekuatan yang kemudian mampu membangun Dewan Industrialisasi Nasional sebagai alat rakyat untuk melaksanakan industrialisasi nya.

Oleh karenanya, mahasiswa sebagai salah satu korban dari krisis kapitalisme, salah satu korban dari de-industrialisasi, harus bersama-sama dengan rakyat membentuk solidaritas anti Imperialisme dan solidaritas pro industrialisasi nasional. Karena hanya dengan bersama rakyat pekerja (buruh, tani, nelayan) sajalah mahasiswa dapat menyelamatkan diri dari kebangkrutan Kapitalisme.

Mika K. Darmawan
(Aktivis Sosial dan Kemanusiaan)