Peningkatan Utang Negara di Dua Periode Jokowi (Bag. 3)

KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG

Realita lain yang tak kalah keras dari pemerintah adalah berbagai kenaikan harga yang diakibatkan oleh kegagalan manajemen pemerintah sendiri. Contoh kasus yang paling aktual adalah tentang kelangkaan minyak goreng- padahal Indonesia adalah produsen terbesar minyak sawit di Dunia.Di bawah ini adalah data neraca produk sawit di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir (dalam juta ton).

Bagaikan ayam mati di lumbung padi’. Dalam kasus minyak goreng yang paling menderita adalah rakyat, tapi yang paling diuntungkan adalah para pengusaha minyak goreng.

Rakyat harus berhadapan kembali dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang lain, kesusahan hidup semakin menjadi-jadi. Baru terpukul oleh kenaikan harga tarif listrik dan pupuk, kini harga-harga bahan makanan dipastikan akan naik juga akibat kenaikan harga minyak goreng. Bagi masyarakat kelas bawah, kenaikan harga pangan sangat sensitif bagi kesejahteraannya karena hampir seluruh pendapatan kalangan ini dialokasikan untuk membeli makan.

Sementara para pengusaha minyak goreng dan pengusaha sawit berpesta pora. Kebanyakan pengusaha minyak goreng dan pengusaha sawit adalah entitas yang sama. Fakta ini diungkap oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), mereka menyebut setidaknya empat grup usaha besar sawit mendominasi 40 persen pasar minyak goreng. Empat perusahaan ini masuk dalam daftar taipan-taipan terkaya di Indonesia. KPPU sudah membawa masalah ini ke pengadilan.

Yang terjadi adalah kerakusan yang tiada batas dari kapitalisme. Para taipan sawit ini sebenarnya sudah sangat untung karena kenaikan harga minyak sawit dunia beberapa waktu belakangan ini. Namun, merasa keuntungannya belum cukup, mereka masih mau ambil dari minyak goreng. Artinya jatah minyak goreng rakyat dikorbankan, menjadi diekspor untuk menikmati harga lebih tinggi.

Pemerintah mengumumkan bahwa mereka mengendus terjadi penyelundupan minyak goreng ke luar negeri. Aparat penegak hukum pun juga berhasil menggagalkan penyelundupan serupa. Masyarakat sipil pun ada melaporkan upaya-upaya penyelundupan yang mirip.

Namun akhirnya pemerintah menyerah. Harga minyak goreng yang awalnya ditetapkan melalui Harga Eceran Tertinggi harus menyerah kepada pasar. Pasar yang isinya adalah para taipan dan vendornya di luar negeri. Padahal pemerintah bisa saja bersikat lebih tegas kepada para taipan ini. Hal ini pernah dilakukan pada era pemerintahan Gus Dur, Menko Perekonomian pada saat itu (Rizal Ramli) berhasil memerintahkan para pengusaha sawit untuk menurunkan harga minyak goreng setelah sempat naik selama beberapa minggu.

Jadi sebenarnya bila pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat, seharusnya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dalam kasus kelangkaan dan akhirnya kenaikan harga minyak goreng ini yang bersalah adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan M. Lutfi. Keduanya telah membuat Negara dikalahkan oleh pasar. Sangat aneh, bila melihat kedua pejabat tersebut masih bertahan setelah situasi yang terjadi belakangan ini.

KENAIKAN HARGA-HARGA LAINNYA

Selain minyak goreng, yang juga naik harganya secara signifikan adalah kedelai.  Tidak seperti sawit, kedelai memang adalah barang langka di Indonesia, sehingga kita harus impor. Seluruh rakyat Indonesia setiap hari memakan produk dari kedelai. Kedelai sebagai sumber protein rakyat tidak tergantikan saat ini. Sayang saat ini kita hanya impor. Produksi kita saat ini hanya Namun perlu diketahui bahwa di masa lampau Indonesia pernah melakukan produksi kedelai hingga 1,7 juta ton. Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan perkembangan sejarah tata produksi dan niaga kedelai di Indonesia (satuan dalam juta ton).

Kenaikan harga kedelai ini sayangnya bukanlah kenaikan harga yang terakhir. Bulan lalu masyarakat dikejutkan dengan kenaikan harga minyak dunia, sebagai efek dari perang di Rusia dan Ukraina. Kenaikan harga minyak dunia tentu saja menguntungan negara-negara yang menggantungkan sebagian besar pendapatannya dari komoditi minyak dan gas, sebut saja Rusia, Timur Tengah, dan Venezuela. Jadi ini perang yang menguntungkan Rusia, tetapi tidak untuk Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia telah membuat Pertamina menaikkan harga pertamax. Kenaikan harga pertamax dan juga solar industri non subsidi membuat solar subsidi langka di sejumlah daerah di Indonesia. Tidak ada pilihan bagi pemerintah selain menaikkan harga pertamax ke level Rp 12.500.Akibatnya terjadi migrasi Kembali ke pertalit dari sejumlah pengguna pertamax, yang sempat menyebabkan pertalit langka. Intinya kenaikan harga minyak dunia akibat perang Rusia-Ukraina telah sempat membuat kelangkaan juga di negeri ini.

Selain harga minyak, perang Ukraina dan Rusia juga menyebabkan kenaikan harga gandum dunia. Seperti diketahui, gandum adalah bahan dasar seluruh produk mi instan Indomie di Indonesia dan seluruh Dunia.Indomie sudah menjadi makanan pokok ratusan juta jiwa masyarakat di seluruh Dunia. Maka kenaikan harga Indomie sudah merupakan kepastian dari efek perang Rusia dan Ukraina.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen dan berbagai komoditi yang menjadi produk UMKM di Indonesia pun akan menyebabkan kenaikan harga secara massal. Pemerintah sekali lagi lebih memilih untuk memajaki rakyat biasa dibandingkan pajak-pajak untuk kalangan kaya, terutama dari usaha-usaha yang mengalami “windfall profit” seperti sawit dan batubara. Seperti diketahui, belum lama ini tax amnesti jilid 2 bergulir untuk memaafkan para penjahat pajak. Akibatnya pemerintah menjadi kehilangan kredibilitas, kepatuhan membayar pajak benar-benar dipertaruhkan di sini.

Intinya, bagi Rakyat yang tersisa hanyalah kenaikan harga-harga kebutuhannya. Sementara bagi kalangan berpunya mereka dapat membabi buta mengumpulkan kekayaannya hingga setinggi langit, hingga kerakusan mengalahkan kemanusiaan. Krisis bagi rakyat, kemakmuran bagi orang kaya.

Maka tidak heran beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap datanya yang menyebutkan bahwa 70 persen pejabat Indonesia meningkat kekayaannya selama pandemi. Padahal kita tahu pada saat pandemi juga peringkat Indonesia diturunkan menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (beberapa waktu lalu berhasil naik kembali ke menengah atas).

Ini persis dengan kasus yang terjadi di Solo. Disebutkan bahwa kekayaan Walikota Solo, yang merupakan putera Presiden Jokowi, meningkat kekayaannya Rp 4 miliar, sementara warga miskin Solo bertambah banyak.

PERLAWANAN DI JALAN DAN EKONOMI 2022

Sehingga bagi Rakyat, masa depan yang ada hanyalah krisis ekonomi dan kemiskinan. Maka sangat wajar bila akhirnya pada tanggal 11 April 2022 pecahlah perlawanan dari masyarakat. Berlangsung dari siang hingga malam hari. Sebuah pemberitaan internasional, Red Fish, memberitakan bahwa perlawanan rakyat kepada pemerintahan Jokowi diakibatkan oleh terjadinya krisis ekonomi.

Di tengah masih tingginya tensi politik jalanan ini, perekonomian Indonesia ke depan pun tampak tidak terlalu sesuai ekspektasi. Bukankah juga sudah beberapa kali forecasting pemerintah dalam bidang ekonomi mengalami kesalahan?

Pertumbuhan ekonomi 5 persen harus dilupakan. Pertumbuhan kredit perbankan beberapa waktu lalu yang sebesar 6 persen tidak akan sanggup memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi. Karena intuk dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen, pertumbuhan kredit setidaknya harus di kisaran 10-15 persen.

Tetapi melihat ketimpangan kredit yang masih terjadi saat ini, sangat diragukan akan terjadi pertumbuhan kredit yang signifikan. Saat ini kredit perbankan yang disalurkan kepada UMKM hanya 18 persen. Sementara 82 persen kredit perbankan mengalir ke perusahaan-perusahaan besar dan BUMN yang seharusnya sudah memiliki kapasitas untuk menggalang dana melalui jalur di luar kredit perbankan (seperti lewat penerbitan surat utang korporat atau pasar saham). Padahal UMKM di Indonesia jumlah tenaga kerja yang diserapnya mencapai 119 juta atau 97 persen dari total tenaga kerja nasional. Sementara kredit perbankan mayoritas malah lari ke ratusan perusahaan yang hanya menyerap 3 persen total tenaga kerja nasional.

Ekonomi masyarakat sulit bergerak.Masyarakat yang sudah kehilangan daya beli akibat terjadinya inflasi yang terjadi di seluruh komoditi, juga mengalami kesulitan likuiditas akibat rendahnya penyaluran kredit, akan mengurangi permintaannya terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan industri. Akibatnya industri terkena imbasnya, sehingga tentu belum akan melaju sekencang pra pandemi.

Pemerintahan Jokowi yang telah semakin kehilangan kredibilitasnya tidak lain hanya memiliki jalan melakukan reshuffle kabinet besar-besaran sebelum badai krisis ekonomi dan krisis politik benar-benar bersatu berkelindan. Nama-nama Menteri yang layak direshuffle adalah para biang dari kekacauan ekonomi dan politik dewasa ini. Sebut saja Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Investasi. Nama-nama mereka ini juga sudah beredar di kalangan massa aksi 11 April 2022  dituntut untuk segera direshuffle dari kabinet.

Bila tidak terjadi reshuffle kabinet besar-besaran terutama di tim ekonomi, sangat diragukan Indonesia dapat keluar dari krisis yang akan semakin meluas dan bahkan dapat terjadi perulangan sejarah kelahiran zaman baru.***

Mika Darmawan

Bagian 1

Bagian 2

Bagian 3